Rabu, 13 Agustus 2008 | 11:22 WIB
Di sejumlah provinsi, guru-guru di sekolah harus bekerja keras untuk menyiapkan siswa berkompetisi di tingkat nasional dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Padahal, pembinaan siswa yang mewakili provinsi itu sebenarnya perlu mendapat dukungan dari pemerintah kota/kabupaten dan provinsi, baik dari segi finansial maupun penyiapan dalam penguasaan materi sains untuk berkompetisi di tingkat nasional.
Eni Prihatini, guru SDN 2 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di sela-sela pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) VII di Makassar, Rabu (13/8), mengatakan pembinaan siswa yang lolos seleksi di tingkat kota dan provinsi di daerahnya tetap mengandalkan guru dan sekolah. Guru di sekolah bekerjasama dengan orang tua memberikan pelajaran ekstra untuk kesiapan berkompetisi di OSN.
"Sekolah kami mulai menyeleksi siswa unggul dari kelas 4 SD. Mereka disiapkan sekolah sehingga bisa lolos di tingat kota lalu provinsi. Harapannya jika sudah sampai tahap ini, sekolah dibantu untuk meningkatkan pembinaan siswa. Tapi ya minim sekali.Di tingkat provinsi pembekalan untuk siswa cuma empat hari di Universitas Mataram," kata Eni.
Ali Ruslan, guru SDN Bukit Harun Lamandau, Kalimantan Tengah, mengatakan siswa dari daerah pedalaman disiapkan ke ajang kompetisi nasional ini dengan pembekalan yang disiapkan sekolah. Namun, guru bersemangat karena kesempatan terpilih di OSN akan membangkitkan semangat dan kepercayaan diri siswa dan sekolah."Ternyata siswa dari sekolah pedalaman di daerah transmigrasi bisa juga mewakili provinsi. Dengan pinjam kumpulan soal dari sekolah-sekolah lain, para guru berusaha maksimal menyiapkan siswa," kata Ali.
Di sekolah ini, misalnya, sarana praktik IPA hanya mengandalkan kit IPA dari pemerintah untuk sekolah-sekolah pada tahun 1996. Bahkan, banyak alat-alat yang rusak dan hilang. Untuk menyiapkan kemampuan bahasa inggris siswa karena ada sejumlah soal berbahasa Inggris, terpaksa dilakukan orangtua. Pasalnya, di sekolah ini tidak ada pelajaran Bahasa Inggris. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan sekolah dasar dan menengah di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Pemenuhan standar nasional pendidikan di setiap sekolah harus dipeneuhi walikota dan bupati setempat.
Dalam kaitannya dengan pembinaan siswa berpretasi, Bambang mengingatkan pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan dukungan dan penghargaan demi kemajuan sumber daya manusia di daerhnya. "Keberhasilan siswa unggul di tingkat nasiolnal harus jadi kebanggaan sekolah dan daerah. Pembinaan dilakukan secara bersama-sama untuk kemajuan daerah di sana juga," kata Bambang. (ELN)
Ester Lince Napitupulu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar