MBS

Konsep Dasar MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.



Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:
• menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut
• mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan
• mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya
• bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelengaraan sekolah
• persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.





ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah. Misalnya:
• Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah
• Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
• Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil dan fasilitas)
• Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
• Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
• Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
• Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
• Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal: KS, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll).
• Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.

________________________________________
Dengan demikian, MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (high responsibility), kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (more authority) serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang ber-kepentingan/tanggung gugat



4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ciri-ciri MBS, bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar-mengajar dan sumber daya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Ciri-ciri sekolah yang nelaksanakan MBS

KTSP

Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain:

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata. Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulankhas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sesuatu yang baru, sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam penyusunan KTSP. Oleh karena itu, jika diperlukan, sekolah dapat berkonsultasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan secara horizontal, sekolah dapat bermitra dengan stakeholder pendidikan dalam merumuskan KTSP. Misalnya, dunia industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di daerah di mana sekolah tersebut berada.

2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.

Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Sebagaimana diketahui, prinsip pengembangan KTSP adalah (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, KTSP sangat relevan dengan konsep desentralisasi pendidikan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mencakup otonomi sekolah di dalamnya. Pemerintah daerah dapat lebih leluasa berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.

Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya.

Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadikan materi bahasa Inggris dan kepariwisataan sebagai mata pelajaran saja, tetapi lebih dari itu menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai sebuah ketrampilan. Sehingga kelak jika peserta didik di lingkungan ini telah menyelesaikan studinya bila mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi mereka dapat langsung bekerja menerapkan ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya. Di samping itu yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang akan dikeluarkan oleh BNSP tersebut bukanlah kurikulum tetapi tepatnya Pedoman Penyusunan Kurikulum 2006.

4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%.

Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Di samping jam pelajaran akan dikurangi antara 100-200 jam per tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. Meskipun terdapat pengurangan jam pelajaran dan bahan ajar, KTSP tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa.

Pengurangan jam belajar siswa tersebut merupakan rekomendasi dari BNSP. Rekomendasi ini dapat dikatakan cukup unik, karena selama bertahun-tahun beban belajar siswa tidak mengalami perubahan, dan biasanya yang berubah adalah metode pengajaran dan buku pelajaran semata. Jam pelajaran yang biasa diterapkan kepada siswa sebelunya berkisar antara 1.000-1.200 jam pelajaran dalam setahun. Jika biasanya satu jam pelajaran untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah 45 menit, maka rekomendasi BNSP ini mengusulkan pengurangan untuk SD menjadi 35 menit setiap jm pelajaran, untuk SMP menjadi 40 menit, dan untuk SMA tidak berubah, yakni tetap 45 menit setiap jam pelajaran. Total 1.000 jam pelajaran dalam satu tahun ini dengan asumsi setahun terdapat 36-40 minggu efektif kegiatan belajar mengajar.dan dalam seminggu tersebut meliputi 36-38 jam pelajaran.

Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak. Apalagi kegiatan belajar mengajar masih banyak yang terpaku pada kegiatan tatap muka di kelas. Sehingga suasana yang tercipta pun menjadi terkesan sangat formal. Dampak yang mungkin tidak terlalu disadari adalah siswa terlalu terbebani dengan jam pelajaran tersebut. Akibat lebih jauh lagi adalah mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Persoalan ini lebih dirasakan untuk siswa SD dan SMP. Dalam usia yang masih anak-anak, mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya. Suasana formal yang diciptakan sekolah, ditambah lagi standar jam pelajaran yang relatif lama, tentu akan memberikan dampak tersendiri pada psikologis anak. Banyak pakar yang menilai sekolah selama ini telah merampas hak anak untuk mengembangkan kepribadian secara alami.

Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa jam pelajaran untuk siswa perlu dikurangi. Meski demikian, perngurangan itu tidak dilakukan secara ekstrim dengan memangkas sekian jam frekwensi siswa berhubungan dengan mata pelajaran di kelas. Melainkan memotong sedikit, atau menghilangkan titik kejenuhan siswa terhadap mata pelajaran dalam sehari akibat terlalu lama berkutat dengan pelajaran itu.

Dapat dikatakan bahwa perberlakuan KTSP ini sebagai upaya perbaikan secara kontinuitif. Sebagai contoh, kurikulum 1994 dapat dinilai sebagai kurikulum yang berat dalam penerapannya. Ketika diberlakukan Kurikulum 1994 banyak sekolah yang terlalu bersemangat ingin meningkatkan kompetensi iptek siswa, sehingga muatan iptek pun dibesarkan. Tetapi yang patut disayangkan adalah SDM yang tersedia belum siap, sehingga hasilnya hanya sekitar 30% siswa yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.

5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Pola kurikulum baru (KTSP) akan memberi angin segar pada sekolah-sekolah yang menyebut dirinya nasional plus. Sekolah-sekolah swasta yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan variasi atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah kemudian justru mewajibkan adanya pengayaan dari masing-masing sekolah, sekolah-sekolah plus itu jelas akan menyambut gembira.

Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus. Sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai bilingual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP.

Sebagai contoh, Sekolah High Scope Indonesia, sebelumnya sejak awal berdiri pada 1990 telah menggunakan kombinasi kurikulum Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Kendati mendapat lisensi dari AS, namun pihaknya tetap mematuhi kurikulum pemerintah. Caranya dengan mematuhi batas minimal, namun secara optimal memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang tidak diatur oleh kurikulum. Misalnya tetap memberikan materi Bahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

Kelemahan KTSP

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelamahannya. Sebagai konsekuansi logis dari penerapan KTSP ini setidak-tidaknya menurut penulis terdapat beberapa kelemahan-kelamahan dalam KTSP maupun penerapannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.

Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.

2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.

3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.

Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai.

4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru.

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional.

Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh tunjangan. Sebagai contoh, pelajaran Sosiologi untuk kelas 1 SMA atau kelas 10 mendapat dua jam pelajaran di KTSP maupun kurikulum sebelumnya. Sedangkan di kelas 2 SMA atau kelas 11 IPS, Sosiologi diajarkan selama lima jam pelajaran di kurikulum lama. Namun di KTSP Sosiologi hanya mendapat jatah tiga jam pelajaran. Hal yang sama terjadi di kelas 3 IPS. Pada kurikulum lama, pelajaran Sosiologi diajarkan untuk empat jam pelajaran tapi pada KTSP menjadi tiga jam pelajaran. Sementara itu masih banyak guru yang belum mengetahui tentang ketentuan baru kurikulum ini. Jika KTSP telah benar-benar diberlakukan, para guru sulit memenuhi ketentuan 24 jam mengajar agar bisa memperoleh tunjangan.

Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia.

Pengembangan Teknologi Nano Masih Parsial

Gedung Mochtar Riady Institute for Nanotechnology/

Senin, 24 November 2008 | 16:09 WIB

BANDUNG, SENIN - Studi mengenai teknologi nano di Indonesia dirasakan masih minim. Jika pun ada, sifatnya masih parsial, belum terintegrasi baik. Padahal, teknologi ini akan berkembang pesat secara global selambat-lambatnya mulai satu dasawarsa ke depan.

"Perlu dipromosikan bagaimana caranya masing-masing disiplin ilmu berkumpul serta merumuskan kajian dan strategi teknologi nano yang ideal ke depannya," ucap Prof Filino Harahap, pengamat teknologi nano dari Institut Teknologi Bandung, Minggu (23/11). Teknologi nano mencakup mulai dari bidang teknik mesin, fisika, kimia, biologi, hingga farmasi.

Menurut dia, perguruan tinggi di bidang sains teknologi macam ITB belum memasukkan porsi semestinya ilmu teknologi nano ke dalam kurikulum.

Menurut Ratno Nuryadi dari Masyarakat Nanoteknologi Indonesia, riset tentang nanoteknologi di Indonesia saat ini sudah mulai bermunculan, baik di kampus maupun lembaga-lembaga penelitian pemerintah hingga swasta macam Mochtar Riyadi Institute.

Berdasarkan hasil survei, 85 persen responden perusahaan, khususnya bidang kosmetik dan farmasi, sudah mulai menerapkan riset nano. Hanya saja yang menjadi kendala, 89 persen bahan, terutama instrumennya, masih harus diimpor.

Tanaman Obat dan Manfaat Jamu Perlu Masuk Kurikulum Sekolah

TPGIMAGES

Kamis, 11 Desember 2008 | 15:55 WIB kompas.com

JAKARTA, KAMIS - Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu) meminta materi tentang pengenalan tanaman obat dan pengetahuan manfaat jamu dicantumkan dalam kurikulum wajib di lembaga pendidikan.

"Kami mengharapkan melalui lembaga pendidikan yang dikelola Departemen Kesehatan seperti Akademi Perawat, Akademi Kesehatan, dicantumkan kurikulum wajib tentang pengenalan tanaman obat sekaligus pengetahuan manfaat jamu," kata Ketua Umum GP Jamu, DR Charles Saerang, di Jakarta, Kamis (11/12).

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional GP Jamu 2008 yang dihadiri sejumlah pejabat dan para pengusaha jamu dari seluruh Indonesia.

Charles mengatakan, kurikulum wajib tersebut diharapkan pula diisi penjelasan tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai instansi penelitian.

"Dengan begitu siswa atau mahasiswa di sekolah atau akademi tersebut dapat mengikuti perkembangan dunia usaha jamu," katanya.

Upaya itu juga perlu dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk jamu yang berkhasiat dalam peningkatan kesehatan rakyat.

"Kami menyadari perlunya sumber daya manusia yang handal khususnya di bidang kesehatan," katanya.

Sebab hingga kini faktanya di lapangan, belum banyak tenaga kesehatan yang mengenal khasiat tanaman obat apalagi peran produk jamu bagi kesehatan masyarakat.

Sampai saat ini tercatat 30.000 jenis tumbuhan yang hidup di Indonesia dan hanya kurang dari 1.000 jenis yang diketahui berkhasiat obat. Dari 1.000 jenis itu hanya sekitar 300 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh industri jamu dan 50 spesies telah dibudidayakan secara komersial.

Charles menilai fakta itu menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia termasuk SDM di Tanah Air untuk mengembangkan jamu sebagai salah satu produk unggulan bangsa.
ABD
Sumber : Antara

Pendekatan dan Model Pengembangan Kurikulum

pustaka.ut.ac.id/puslata/online

Beberapa butir penting yang telah Anda pahami dari kegiatan belajar 1 ini yaitu:

1. Secara umum, model pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas: (a) Pendekatan administratif (administrative approach) yaitu pendekatan pengem-bangan kurikulum dengan sistem komando dari atas ke bawah (top-down), dan (b) Pendekatan akar rumput (grassroots approach) yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali oleh inisiatif dari bawah lalu disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas (bottom up).
2. Pada dimensi lain, pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas : (a) Pendekatan mata pelajaran, yang bertolak dari disiplin ilmu, (b) Pendekatan interdisipliner, yang mencoba menggabung beberapa mata pelajaran sejenis dalam bentuk broadfield, dan (c) Pendekatan integratif, yang memadukan seluruh mata pelajaran dalam bentuk yang tidak terpisah-pisah.
3. Model pengembangan kurikulum pada intinya merupakan proses untuk pembuatan keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Tyler mengembangkan suatu model pengembangan kurikulum melalui empat komponen fundamental yang berhubungan dengan: (a) tujuan pendidikan yang ingin dicapai, (b) pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, (c) pengorganisasian pengalaman belajar, dan (d) pengembangan evaluasi. Hilda Taba menitikberatkan model pengembangan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, dengan lima langkah sebagai berikut: (a) mengembangkan pilot unit, (b) Ujicoba unit eksperimen untuk memperoleh data validasi, (c) Revisi dan konsolidasi unit eksperimen, (d) Mengembangkan kerangka kurikulum, dan (e) Implementasi dan diseminasi kurikulum.
4. Oliva memunculkan model pengembangan kurikulum yang memiliki sifat sederhana, komprehensif dan sistematik. Model Oliva ini bisa digunakan untuk keperluan: (a) penyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus seperti bidang studi tertentu di sekolah, baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun dalam proses pembelajarannya, (b) membuat keputusan dalam merancang suatu program kurikulum, dan (c) mengembangkan program pembelajaran secara lebih khusus. Sedangkan Beauchamp mengembangkan model kurikulum dengan lima langkah sebagai berikut: (a) Penetapan area perubahan kurikulum, (b) Penetapan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum, (c) Penetapan prosedur yang akan ditempuh, (d) Implementasi kurikulum, dan (e) Pelaksanaan evaluasi kurikulum.

Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum

Beberapa hal penting yang dipaparkan dan telah Anda pelajari pada kegiatan belajar satu adalah:

1. Ada beberapa langkah yang harus dikembangkan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: analisis dan diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan pengorga-nisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengem-bangan alat evaluasi.
2. Analisis dan diagnosis kebutuhan dilakukan dengan mempelajari tiga hal, yaitu: kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat/dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah. Adapun caranya dapat dilakukan melalui survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas.
3. Langkah pengembangan kurikulum selanjutnya setelah seperangkat kebutuhan tersusun adalah perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta pengembangan evaluasi.
   Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

Beberapa hal penting yang telah dipaparkan dalam kegiatan belajar di atas adalah:

1. ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, antara lain: prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, dan prinsip integritas.
2. prinsip berorientasi pada tujuan berkenaan bahwa setiap komponen yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan. Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antartingkatan kelas. Prinsip fleksibilitas berkenaan dengan kebebasan/keluwesan yang dimiliki guru dalam mengimplementasi kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai minat dan bakatnya. Dan prinsip integritas berkenaan dengan kurikulum harus mampu membentuk manusia yang utuh.
3. Untuk membentuk manusia yang utuh, kurikulum diharapkan dapat mengembangkan keterampilan hidup (life skills) yang meliputi: (a) keterampilan mengenal diri sendiri (self awarness) atau keterampilan personal (personal skill), (b) keterampilan berpikir rasional (thinking skill), (c) keterampilan sosial (social skill), dan (d) keterampilan akademik (academic skill) serta (e) keterampilan vokasional (vocational skill).

Model Konsep Kurikulum

Jumat, 2008 November 07

Klik 2x di gambar untuk meperbesar!
Kurikulum Subjek Akademis
Sumber : Pendidikan Klasik (filsafat perenialisme, esensialisme)
• Orientasi masa lalu
• Asumsi : ilmu, nilai, budaya telah solid
• Tugas pendidikan memelihara & mewariskan ilmu, nilai budaya
• Guru adalah ekspert & model

Karakteristik kurikulum :
• kurikulum menekankan isi/materi ajaran
• Isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu (solid-sistematis)
• Peranan guru sangat dominan
• Penyajian : ekspositori & inkuir

Pendekatan Dalam Perkembangan Kurikulum Subjek Akademis
• Pendekatan berdasarkan struktur pengetahuan
• Pendekatan bersifat integratif (integrated curriculum)
o Tema yang membentuk kesatuan (unifying theme)
o Menyatukan beberapa disiplin ilmu (contoh social studies)
o Menyatukan berbagai metode belajar
• Pendekatan fundamentalis
o Mata pelajaran membaca menulis berhitung
o Mata pelajaran lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis

Kurikulum Humanistik
Sumber : Pendidikan Pribadi (filsafat eksistensialisme)
• Orientasi ke masa sekarang
• Asumsi : anak punya potensi
• Pendidikan ibarat bertani
• Guru adalah psikolog, bidan, motivator, fasilitator

Karakteristik kurikulum :
• Siswa adalah subjek, punya peran utama
• Isi/bahan sesuai minat/kebutuhan siswa
• Menekankan keutuhan pribadi
• Penyampaian : discovery, inquiry, penekanan masalah

Kurikulum Teknologis
Sumber : Pendidikan Teknologis (filsafat realisme)
• Orientasi ke masa sekarang dan yang akan datang
• Menekankan kompetensi
• Kompetensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati
• Peranan guru tidak dominan (dapat diganti alat-alat teknologi)
• Pendidikan bersifat ilmiah (science, experimental, terukur0
• Pendidikan – sistem

Karakteristik kurikulum :
• Tujuan dirinci menjadi objektif
• Menekankan isi (uraian kompetensi)
• Disain pengajar disusun sistemik (menggunakan analisis approach)
• Isi disajikan dalam media tulis & elektronik
• Evaluasi menggunakan tes objektif

Kurikulum Rekonstruksi Sosial
Sumber : Pendidikan Interaksional (filsafat pragmatisme)
• Orientasi ke masa lalu dan sekarang
• Asumsi : manusia mahluk sosial
• Menekankan pemecahan problema masyarakat
• Tujuan pendidikan pembentukan masyarakat lebih baik
• Pendidikan adalah kerjasama : interaksi guru-siswa-siswa

Karakteristik kurikulum :
• Tujuan pemecahan masalah masyarakat
• Isi kurikulum ; problema dalam masyarakat
• Metode mengajar kooperatif / gotong royong / kerja kelompok
• Guru & siswa belajar bersama

Landasan Pengembangan Kurikulum

Selasa, 2008 September 16

Landasan Pengembangan Kurikulum

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan empat landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) filosofis; (2) psikologis; (3) sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sebelum uraian tentang landasan pengembangan kurikulum dari Nana Syaodih Sukmadinata kita lihat faktor-faktor pengembangan kurikulum .
• FILOSOFI merupakan konseptual dan ideal :

Sasaran pendidikan (tujuannya?)ü

Proses pendidikan (bagaimana caranya?)ü

Pendidik-siswa (siapa peserta didik, siapa pendidik?)ü

PSIKOLOGIS rencana belajar untuk pengalaman

Perkembangan siswaü

Karakteristik siswaü

Metode belajar-mengajarü

SOSIAL BUDAYA dalam hal ini masyarakat (siswa, keluarga, masyarakat umum)merupakan sesuatu yang nyata

Perubahan tata nilaiü

Perubahan tuntutan kehidupanü

Perubahan tuntutan kerjaü

LMU DAN TEKNOLOGI arahnya bahwa pendidikan tidak hanya untuk sekarang tetapi untuk masa depan

Teori baruü

Teknologi baruü

Menurut Hansiswany Kamarga dalam Landasan Dan Prinsip Pengembangan Kurikulum




Landasan Filosofis

Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kuikulum. Sama halnya seperti dalam Filsafat Pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat, seperti : perenialisme, essensialisme, eksistesialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum berlandaskan pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan.
Hubungan Antara Filsafat Dengan Filsafat Pendidikan

Donald Butler (1957), filsafat memberikan arah & metodologi terhadap praktek pendidikan; praktek pendidikan memberikan bahan bagi pertimbangan filsafat
Brubacher (1950), mengemukakan 4 pandangan tentang hubungan ini :

Filsafat merupakan dasar utama dalam filsafat pendidikan

Filsafat merupakan bunga, bukan akar pendidikan

Filsafat pendidikan berdiri sendiri sebagai disiplin yang mungkin memberi keuntungan dari kontak dengan filsafat, tetapi kontak tersebut tidak penting

Filsafat dan teori pendidikan menjadi satu

John Dewey, filsafat dan filsafat pendidikan adalah sama, seperti pendidikan sama dengan kehidupan

Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Yulaelawati (2003), di bawah ini diuraikan tentang isi dari-dari masing-masing aliran filsafat, kaitannya dengan pengembangan kurikulum.
Perenialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut faham ini menekankan pada kebenaran absolut , kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.

Essensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perenialisme, essesialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu.

Eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan : bagaimana saya hidup di dunia ? Apa pengalaman itu ?

Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif.

Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu ? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dari pada proses.
Aliran Filsafat Perenialisme, Essensialisme, Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan Model Kurikulum Subjek-Akademis. Sedangkan, filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Pribadi. Sementara, filsafat rekonstruktivisme banyak diterapkan

dalam pengembangan Model Kurikulum Interaksional.

Masing-masing aliran filsafat pasti memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara eklektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan.

Landasan Psikologis

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan dan (2) psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan dikaji tentang hakekat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum.

Masih berkenaan dengan landasan psikologis, Ella Yulaelawati memaparkan teori-teori psikologi yang mendasari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan mengutip pemikiran Spencer, Ella Yulaelawati mengemukakan pengertian kompetensi bahwa kompetensi merupakan “karakteristik mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kausal dengan referensi kriteria yang efektif dan atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi“.

Selanjutnya, dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetensi, yaitu :

motif; sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berfikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi.

bawaan; yaitu karakteristik fisik yang merespons secara konsisten berbagai situasi atau informasi.
konsep diri; yaitu tingkah laku, nilai atau image seseorang;

pengetahuan; yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang; dan

keterampilan; yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental.
Keterampilan dan pengetahuan cenderung lebih tampak pada permukaan ciri-ciri seseorang, sedangkan konsep diri, bawaan dan motif lebih tersembunyi dan lebih mendalam serta merupakan pusat kepribadian seseorang. Kompetensi permukaan (pengetahuan dan keterampilan) lebih mudah dikembangkan. Pelatihan merupakan hal tepat untuk menjamin kemampuan ini. Sebaliknya, kompetensi bawaan dan motif jauh lebih sulit untuk dikenali dan dikembangkan.

Landasan Sosial-Budaya

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyakarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem-sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik atau segi-segi kehidupan lainnya.

Israel Scheffer (Nana Syaodih Sukamdinata, 1997) mengemukakan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang.

Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan kedepannya akan terus semakin berkembang. Dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berfikir dan belajar bagaimana belajar (learning to learn) dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta mengatasi siatuasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian karena berbagai penemuan teknologi baru terus berkembang. Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogyanya arahnya bersifat tidak hanya untuk sekarang tetapi untuk masa depan dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama, kepnetingan sendiri dan kelangsungan hidup manusia.

Model Pengembangan Kurikulum

Minggu, 2008 November 09

apadefinisinya.blogspot.com/

MODEL RALPH TYLER

Menentukan Tujuan Pendidikan

Menentukan Proses Pembelajaran

Menentukan Organisasi Kurikulum

Menentukan Evaluasi Pembelajaran

MODEL ADMINISTRATIVE

Sering disebut Top Down atau Line staff procedure

Membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum

Kurikulum ini tidak mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat, tetapi cenderung memenuhi pola pikir pihak atasan (birolrat) dalam pendidikan.
Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak digunakan. Gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, membentuk suatu Komisi atau Tim Pengarah pengembangan kurikulum. Anggotanya, terdiri dari pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya administrator membentuk Tim Kerja terdiri dari para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, dan guru-guru senior, yang bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional menjabarkan konsep-konsep dan kebijakan dasar yang telah digariskan oleh Tim pengarah, seperti merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional, memilih sekuens materi, memilih strategi pembelajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru-guru. Setelah Tim Kerja selesai melaksanakan tugasnya, hasilnya dikaji ulang oleh Tim Pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten.

Setelah mendapatkan beberapa penyempurnaan dan dinilai telah cukup baik, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut. Karena datangnya dari atas, maka model ini disebut juga model Top – Down. Dalam pelaksanaannya, diperlukan monitoring, pengawasan dan bimbingan. Setelah berjalan beberapa saat perlu dilakukan evaluasi.

MODEL GRASS ROOT

Bersifat demokratis

Guru harus memiliki kemampuan yang profesional

Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum

Keterlibatan langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan dan penentuan evaluasi
Muncul konsensus tujuan, prinsip-prinsip maupun rencana-rencana diantara para guru.
Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama, digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grass roots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Pengembangan kurikulum yang bersifat grass roots, mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi memungkinkan pula dapat digunakan untuk seluruh bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik dengan model grass rootsnya, memungkinkan terjadinya kompetisi dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif.

MODEL MILLER – SELLER

Klarifikasi Orientasi Kurikulum

Pengembangan Tujuan

Identifikasi Model Mengajar

Implementasi

MODEL TABA'S (INVERTED MODEL)

Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru

Menguji unit eksperimen

Mengadakan revisi dan konsolidasi

Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum (Developing a framework)

Implementasi dan Desiminasi

Sumber :
Nana Syaodih Sukmadinata. 1997. Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan Pembelajaran.2002. Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung : Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.

Dan Sumber Lainya yang mendukung kelengkapan dalam postingan ini

Pembuatan Game Masuk Kurikulum Sekolah

Oleh :DHONI SETIAWAN

Senin, 25 Agustus 2008 | 20:15 WIB

JAKARTA,SABTU - Industri game potensial dikembangkan di Indonesia, tidak hanya menjadi pasar game komputer buatan asing. Itulah ambisi Lintas Media Danawa (LMD), perusahaan baru yang dibentuk Lintasarta, Medialand dan Danawa International.

Integrasi ketiga perusahaan sangat mendukung perkembangan industri game. Lintasarta selama ini dikenal senbagai penyedia infrastruktur jaringan yang berpengalaman, Medialand merupakan pengembang konten dan pendidikan, sementara Danawa Internasional di game development.

Arief R. Yulianto, Direktur Utama LMD, mengatakan perusahaan baru ini ingin membangun industri game yang berkelas dunia. Untuk memasyarakatkan pengembangan game, LMD menyasar lembaga-lembaga pendidikan.

"Untuk itu kami akan memasukkan pendidikan game dalam kurikulum sekolah," kata Arief pada penandatanganan pendirian LMD di Ayola Game Center, Mangga Dua Square, Jakarta, Sabtu (23/8) lalu. Proses pembuatan game juga diharapkan sudah diperkenalkan sejak tingkat sekolah menengah melalui kegiatan ektrakurikuler. Rencananya, perusahaan baru ini akan menggelar kerjasama dengan universitas-universitas maupun tempat-tempat kursus komputer untuk menyemai potensi para pengembang game di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama pendirian LMD dihadiri Presiden Direktur PT Lintasarta Noor SDK Devi dan pemilik Medialand, Banu Setianto. Bersama dengan penandatanganan pendirian LMD juga dilakukan soft launching Jawari (Jaringan Warnet dan Game Center Indonesia).

Jawari akan difokuskan untuk membangun jaringan komunitas warnet dan game center di Indonesia. Warnet dan Game center yang bergabung akan diajar bersama-sama berkembang tidak hanya sekedar melayani layanan dasar namun akses internet, tetapi juga berkembang ke pelatihan, advertising, serta game development.

Perguruan Adabiah dengan Kurikulum Plus

Sabtu, 23 Agustus 2008 | 22:32 WIB

PADANG, SABTU- Perguruan Adabiah Padang yang dikelola Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah sejak 93 tahun lalu tetap menunjukkan ciri pendidikan yang khas. Lahir dalam bentuk pendidikan umum, namun berjiwa Islam dan kebangsaan.

"Karena itu, jangan heran Perguruan Adabiah yang dimotori kelahirannya oleh Dr Abdullah Ahmad, ulama dan tokoh pembaharuan pendidikan Islam Minangkabau, banyak melahirkan tokoh-tokoh berkaliber nasional dan internasional," kata Ketua YSO Adabiah Prof Muchlis Muchtar, pada peringatan 93 Tahun Perguruan Adabiah, Sabtu (93/8) di Padang.

Perguruan Adabiah kini mengelola pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, sampai perguruan tinggi, berupa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Muchlis Muchtar menjelaskan, Adabiah selain melaksanakan proses belajar-mengajar dengan menggunakan kurikulum nasional, juga melaksanakan pendidikan plus seperti pengetahuan komputer dengan labor komputer berkapasitas 165 unit komputer dan internet, pendidikan agama Islam. Khusus untuk murid sekolah dasar mereka ditampung dalam MDA Adabiah.

Untuk menghadapi tantangan global, siswa dibekali pelajaran bahasa Inggris plus. Untuk mengenal akar budaya, siswa juga dibekali keterampilan silat tradisi Minangkabau.

"Untuk obyektivitas, penilaian hasil akhir kemampuan siswa, Adabiah Padang menggunakan penilaian sistem scanner sebagai alat pemeriksa ujian. Sehingga dalam penilaian bukan lagi ditentukan oleh keinginan guru melainkan murni hasil kemampuan siswa. Saat ini di Sumatera Barat baru Adabiah yang memakai sistem scanner," kata Muchlis Muchtar.

Di samping itu, untuk menjaga kebugaran dan menyalurkan bakat dan minat siswa, Perguruan Adabiah melaksanakan Krida setiap hari Jumat. Dengan berolahraga jiwa dan raga akan sehat. Dalam jiwa yang sehat terdapat otak yang cerdas.

Kurikulum Harusnya Bisa Prediksi SDM Masa Depan

Kamis, 20 November 2008 | 18:46 WIB

BANDUNG, KAMIS — Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi. Idealnya, kurikulum itu juga mampu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan seperti halnya diterapkan di Malaysia dan sejumlah negara maju lainnya.

Demikian pokok pemikiran yang muncul dalam Seminar Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kamis (20/11) di Gedung JICA Universitas Pendidikan Indonesia. Hadir pembicara pakar kurikulum dari UPI, Universiti Malaya, Malaysia, dan Pusat Kurikulum Depdiknas RI.

Said Hamid Hasan, pakar kurikulum UPI, mengatakan, kurikulum adalah suatu hal yang bersifat dinamis. Menyesuaikan kebutuhan dan tren zaman. "Untuk itu, tidak ada salahnya kurikulum tiap periode disesuaikan. Kalau ganti menteri tidak ganti kurikulum, itu namanya menteri bodoh," ucapnya.

Hanya, kurikulum itu hendaknya tidaklah sekedar menitikberatkan aspek kognitif, apalagi yang sifatnya hanya ingatan dan komprehensi (comprehension) semata. "Inikan suatu masalah. Murid tidak diuji bagaimana memahami. Pendidikan moral misalnya, itu mesti lebih diarahkan ke kognisi. Isinya definisi-definisi. Tetapi, bagaimana caranya agar mereka bisa mengembangkan nilai-nilai itu dalam praktik, nyaris tidak ada," tuturnya.

Di dalam seminar ini, pakar kurukulum dari Malaysia, Saidah Siraj dan Zhaharah Husein berpendapat, di masa-masa mendatang, aspek softskill jauh dibutuhkan daripada kemampuan teknis dan kecerdasan SDM. Softskill yang berupa penguasaaan komunikasi, watak baik, dan kecerdasan emosional, menjadi hal unik yang membedakan dengan SDM lainnya. "Di tempat kami, siswa sejak dini diajarkan softskill dan entrepenurship," tutur Zhaharah.

Bahkan, seperti halnya di Amerika Serikat dan Qatar, pakar-pakar di Universiti Malaya kini tengah merancang kurikulum masa depan yang menggunakan bantuan sistem Delphie dan Cross Impact Analysis (CIA). Sistem ramalan kurikulum i ni biasa diterapkan di bisnis sekuritas dan militer di AS.

Dalam tahap awal, ucap Zharahah, tim pengembang menemukan kesimpulan awal bahwa bentuk pekerjaan di masa depan (10-15 tahun ke depan) bergantung pada kondisi ekonomi bangsa, pasar SDM akan makin berkurang akibat kemajuan teknologi. "Mereka pun menyimpulkan, pendidikan di tingkat dasar (taman kanak-kanak) jauh lebih penting daripada perguruan tinggi. Makanya, di Malaysia sekarang, iuran untuk pre school (TK) bisa tiga kali lipat lebih mahal dari universitas," ucapnya.

Hermana Soemantrie, dari Pusat Kurikulum Depdiknas RI membenarkan, KTSP setelah diterapkan dua tahun perlu dievaluasi efektivitasnya. Namun, terbatasnya pakar dalam bidang evaluasi kurikulum menjadi salah satu kendala.

Manfaat Manajemen Kurikulum Pendidikan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Oleh : Drs. H.A. Hamdan, M.M

Pada era otonomi daerah dewasa ini dituntut kemandirian setiap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembanguina dan pelayanan, sehingga perlu ada perencanaan pendapatan daerah yang sistimatis, terukur dengan output efesien dan efektif dalam pengelolaan penerimaan dana Pemerintah Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Di dalam UU nomor 33/2004 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah meliputi (1)Pendapatan Daerah Asli Daerah seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (2)Dana Perimbangan seperti halnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umu, Dana Alokasi Khusus (3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Sedangkan Pembiayaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Modul Bintek sumber PAD, 2007 :6)

Penulis selaku aparat pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi sebagai Pelaksana kewenangan otononomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah. Dituntut untuk mampu menjalankan fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;

b. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

c. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;

d. Pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah,

Disinilah diperlukan grand strategi yang mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi, RPJMD Kota Sukabumi, RKPD, KUA&PPAS, Renstra SKPD, Renja, Program, Kerja dan Kegiatan. Alhamdulillah setelah mendapat mata kuliah Manajemen Kurikulum dari Dr. Hari Suderadjat, M.Pd, penulis mempunyai komparatif dan kerangka berfikir yang sistimatis, logis serta intergral karena di dalam komponen kurikulum itu meliputi standar tujuan, standar isi, standar proses dan standar evaluasi yang digambarkan dalam metric. Dari pemahaman metric yang dicontohkanleh Dr.Hari Suderajat, M.Pd memberikan inspirasi untuk membuat Rencana Kerja danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2009 dengan pembagian tugas pada setiap bidang, seksi dan para perlaksana untuk memperjelas delegasi authority dan delegasi responsibility dalam sebuah metric yang mudah dibaca dan mudah dipahami , siapa, berbuat apa, bagaiman, dimana, kapan. Sehingga tugas yang satu dengan tugas yang lainnya saling berkaitan tapi salaing menghargai hak dan kewajibannya masing-masing.

Bila tidak dibuatkan metric seperti yang dicontohkan oleh Dr. Hari Suderadjat, M.Pd nampaknya sulit untuk memberikan transparansi kepad public karena pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Sukabumi relative kompleks, dari mulai pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan non pajak, pendapatan lain-lain yang syah.